Latest Entries »

CONVERGENCE OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) AND US GAAP: LAST-IN, FIRST-OUT (LIFO) METHOD: ACCOUNTING AND TAX IMPLICATIONS

 

Ament, Joseph D.

Professor-Accounting and Taxation

Walter E. Heller College of Business Administration

Roosevelt University

Chicago, Illinois

Proceedings of ASBBS

Volume 18 Number 1

ABSTRACT

FAS 157 requires firms to value all items in the financial statements at fair value. Lifo values the inventory at the oldest market prices, resulting in higher cost of goods sold and lower net income and deferred income tax liability.

The convergence of International Financial Reporting Standards (IFRS) and Financial Accounting Standards Board (FASB) Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) is currently in process in regular monthly meetings with the objective of attaining a Summer 2011 deadline for resolution of all differences between International and US standards.

LIFO will be a major topic to be discussed and resolved because of the significant arguments of its use both for accounting and for taxation purposes.

Reporting cost of goods sold at fair market value would not appear to be consistent with “fair value” as set forth in FAS 157, since it would result in ending inventory being valued at historical costs, which in most situations would be substantially below current market values.

The Internal Revenue Code provides that to adopt LIFO as a tax accounting method, it must also be used as a financial accounting method for inventory valuation and financial statement purposes.

Various database information indicates that LIFO Reserves significantly exceed $100 Billion. If current US tax law were to remain in effect, a mandatory change from LIFO to a method approved by the convergence, would require a payment of the deferred tax liability/reserve over a period of four years to the Internal Revenue Service, a burden most corporations could not effectively meet within the framework of their operating budgets and expected growth. A proposal would apparently be required to call upon the Congress to amend the Internal Revenue Code to permit the payment of deferred income tax liability attributable to LIFO over, say, eight to ten years. Even under that scenario many companies would be hard pressed to meet all their liquidity needs for operations, growth, current tax liabilities, and capital expenditures. Certain industries have particularly benefitted by LIFO reserves and postponement of tax liabilities, such as the oil, petroleum and other natural resources, distilleries and other long-term assets held in inventory.

Major financial sources would be called upon in the banking and related industries to assist entities by lending to them and/or developing an equity stake in their businesses to provide substantial tax payments as a result of the termination of the LIFO method for accounting and tax purposes.

 

1.  LATAR BELAKANG DAN LANDASAN TEORI

Lebih dari seratus milyar dolar diperkirakan oleh berbagai sumber sebagai jumlah uang yang berlaku dari penangguhan / LIFO cadangan karena penggunaan terakhir, (LIFO) sebagai metode akuntansi yang digunakan untuk penilaian persediaan. Ketika LIFO digunakan, barang yang dijual adalah yang terakhir dibeli dan barang yang tersisa di persediaan pada akhir periode. Alasan bahwa metode ini digunakan adalah pencocokan pendapatan (barang dagangan yang dijual) selama periode akuntansi terbaru dengan biaya pembelian barang terbaru yang diperoleh. LIFO digunakan pada saat harga meningkat dan hal tersebut menciptakan efek nilai dari barang dagangan, biaya yang terakhir dibeli tinggi, bila dibandingkan dengan metode penilaian persediaan lain, seperti (FIFO) dan biaya rata-rata, adalah bahwa item biaya yang lebih tinggi termasuk dalam harga pokok penjualan, sedangkan barang dagangan, biaya yang lebih besar lebih rendah akan tetap dinilai dalam persediaan. Pengaruh bagian bawah menggunakan LIFO itu adalah penilaian persediaan yang lebih rendah, biaya pokok penjualan yang lebih tinggi dan perhitungan laba bersih dan kena pajak lebih rendah.

Banyak perusahaan besar menggunakan LIFO, terutama di industri sumber daya alam, seperti minyak dan gas. Milyaran dolar pajak penghasilan telah ditangguhkan oleh perusahaan-perusahaan publik yang sangat besar. Namun, bisnis di Amerika Serikat kecil akan terkena dampak, jika Kongres AS mencabut atau membatasi penggunaan metode akuntansi persediaan LIFO. Undang-undang pajak AS, yang saat ini sedang diusulkan oleh pemerintahan Obama dan sedang dipertimbangkan oleh Kongres.  Argumen yang dibuat bahwa kompetisi asing akan memiliki keuntungan besar atas perusahaan-perusahaan AS di pasar, jika LIFO tidak diizinkan untuk dipilih.  Beberapa industri, dengan sifat mereka, harus menahan persediaan mereka untuk waktu yang lama. Menggunakan LIFO  secara wajar dan adil untuk mengenali masalah-masalah khusus seperti  bisnis dengan pesaing mereka yang non-US.  Hal ini juga berdampak pada  perkebunan anggur, sumber daya alam (minyak, gas, dll) dan industri sejenis yang akan terpengaruh, tetapi juga setiap bisnis lain yang mempertahankan persediaan untuk jangka waktu yang lama, seperti industri ruang aero dan lainnya.  LIFO penerapannya sangat unik, karena perusahaan dapat memilih untuk menggunakan metode itu sepanjang mereka menggunakannya baik untuk tujuan laporan keuangan dan untuk tujuan pendapatan perpajakan. Cara lain untuk menggambarkan LIFO adalah bahwa metode ini mengasumsikan bahwa barang yang dibeli pertama membuat persediaan entitas ‘pada akhir tahun. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, jika harga-harga naik (yaitu inflasi), LIFO mengalokasikan biaya yang lebih tinggi untuk barang dagangan yang dijual, yang mengurangi pendapatan sekarang (baik untuk tujuan keuangan dan pajak) dan menghitung nilai yang lebih rendah untuk persediaan pada akhir periode akuntansi.  Topik utama dari presentasi ini difokuskan pada konvergensi IFRS dan GAAP, akuntansi dan implikasi pajak yang berkaitan dengan LIFO.  Ada berbagai argumen dari berbagai pandangan, orang-orang yang menentang pencabutan LIFO, terutama dari sisi pajak. Mereka yang mendukung pencabutan sebuah berpendapat bahwa LIFO tidak memiliki nilai sebagai alat manajemen dan hanya berfungsi untuk memotong kewajiban pajak untuk sejumlah perusahaan relatif kecil. Mereka berpendapat bahwa pencabutan LIFO membuat tarif pajak yang berlaku pada persediaan dibandingkan dengan yang di mesin, peralatan, bangunan dan aset tetap lainnya dan bahwa pencabutan persediaan akan melemahkan. Selain itu, mereka percaya saat  inflasi, FIFO pajak mewakili keuntungan perusahaan  yang berpengaruh pada perubahan tingkat harga, bukan keuntungan ekonomi yang rendah dan LIFO mungkin merupakan pendekatan yang lebih baik dari pendapatan ekonomi riil. Akhirnya, mereka yang mendukung suatu titik pencabutan bahwa LIFO tidak diizinkan di bawah Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS).

2.  METODE RISET

Pembangunan Distributor Peralatan Industri melakukan survei tentang penggunaan LIFO tahun lalu melalui informasi yang diperoleh dari Asosiasi Distributor Peralatan.  Survei menyimpulkan bahwa pencabutan LIFO akan memukul jumlah industri negatif. Konsisten dengan survei sebelumnya, tiga puluh tiga (33%) persen dari responden melaporkan menggunakan LIFO nilai persediaan mereka (laporan 33% digunakan FIFO, 26% digunakan biaya rata-rata, dan 8% menggunakan beberapa metode akuntansi yang lain). Enam puluh (60%) persen pengguna LIFO memiliki lebih dari 100 karyawan dan enam puluh tiga (63%).  LIFO adalah metode akuntansi yang mapan dalam industri ini. Tujuh puluh tujuh (77%) persen dari perusahaan yang menggunakan LIFO telah melakukannya selama lebih dari 20 tahun, dan empat puluh sembilan (49%) persen telah menggunakan LIFO selama lebih dari 30 tahun.  Rata-rata melaporkan cadangan LIFO responden survei menggunakan LIFO adalah Empat belas milyar  Dolar pada awal 2009. Akhirnya, survei pada awal tahun 2009 juga menggambarkan dampak pencabutan LIFO luas akan pada distributor dan karyawan mereka dalam industri ini. Tiga puluh empat (34%) persen pengguna LIFO mengatakan bahwa mereka harus memberhentikan pekerja atau menghilangkan posisi, jika LIFO dibatalkan; tiga puluh tujuh (37%) persen mengatakan bahwa mereka harus mengurangi keuntungan, termasuk asuransi kesehatan; lima puluh empat (54%) persen mengatakan mereka kecil kemungkinannya untuk berinvestasi dalam teknologi baru dan peralatan; enam puluh sembilan (69%) persen mengatakan bahwa mereka akan lebih kecil kemungkinannya untuk memperluas armada sewa mereka, dan tiga puluh empat (34% ) persen mengatakan pencabutan LIFO akan mengancam kemampuan perusahaan mereka untuk bertahan hidup dalam lingkungan ekonomi saat ini.

3.  HASIL PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Banyak orang telah mengambil posisi dari semua masalah yang menantang konvergensi IFRS dan GAAP, fakta bahwa IFRS tidak mengakui metode LIFO adalah yang paling signifikan, sejak larangan perusahaan publik dari menggunakan LIFO menciptakan baik laporan keuangan dan pajak penghasilan konsekuensi yang tidak hanya memerlukan persetujuan dan tindakan dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) di Amerika Serikat tetapi juga perubahan dalam hukum pajak AS oleh Kongres.  Dalam hal apapun, hukum saat ini memungkinkan beberapa keadaan untuk alokasi empat tahun dari pembayaran kewajiban pajak penghasilan tangguhan, jika metode LIFO diberhentikan, akan memerlukan  mungkin delapan sampai sepuluh tahun, jika tidak lagi, untuk meringankan beban keuangan perusahaan yang membuat perubahan ini, karena mereka kemungkinan besar tidak akan memiliki sumber daya ekonomi, terutama uang tunai, tersedia untuk memenuhi modal kerja dan mereka saat ini membutuhkan aset dan penggantian peralatan dan kebutuhan ekspansi dan juga untuk memenuhi penangguhan pembayaran  kewajiban pajak penghasilan.

Sebuah survei yang dilakukan oleh American Institute of Certified Akuntan Publik (AICPA) pada 2008 menemukan 36% dari perusahaan AS menggunakan LIFO untuk setidaknya sebagian dari akuntansi persediaan mereka. Banyak profesional dan akademisi percaya bahwa LIFO menawarkan gambaran yang lebih akurat keuntungan oleh menyelaraskan biaya dengan pendapatan. Seperti hereinabove dinyatakan, LIFO akuntansi cocok untuk periode inflasi. Jika deflasi harus terjadi , menghapuskan LIFO bagi perusahaan yang diuntungkan oleh itu dalam / tahun inflasi ledakan, benar-benar akan menikmati perisai pajak atas keuntungan masa depan dari akuntansi baru metode yang akan menggantikan LIFO. Seperti hasil kebijakan, bisa disebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan untuk mengakhiri metode LIFO.

SUMBER :

1. LIFO Reserve information from Compustat Data Base and CCH Standard Federal Tax Reports-Taxes on Parade 9-9-10 Comment to LTR 201034004.

2. LIFO Pro Glossary of LIFO related terms.

3. Tax Policy Center – Urban Institute and Brookings Institution – 2010 Budget – Repeal LIFO.

4. Internal Revenue Code Regulations 1.472-8(e).

5. The New Accountant – Oct. 2010 – International Financial Reporting Standards: Major Changes to U.S. Financial Reporting on the Way (by Donald Samelson, Morgan Pride and Jeffrey Casterella).

6. WIPFLI.COM – The Death of LIFO? February 25, 2009.

7. BNA Daily Tax Report – August 6, 2010 – G5-6 – Financial Executives International Committee on Taxation.

8. 2009 Annual Reports – Exxon Mobil Corporation , Ford Motor Company , Sherwin-Williams Company , Conoco Phillips Co. ,Chevron Corporation ,Curtiss-Wright Corporation , Fortune Brands, Inc.

9. Associated Equipment Distributors Survey regarding LIFO repeal impact on equipment industry – 2009.

10. Wall Street Journal – Firms Might Need A LIFO Preserver – Thursday, December 2, 2010, Page C12.

makalah PSAK 47

TUGAS

AKUNTANSI INTERNASIONAL

(Konvergensi PSAK ke IFRS)

 

 

Disusun oleh  :

Nama                                       :  Devi

NPM                                       :  20207293

Kelas                                       :  4EB01

Fakultas/Jurusan                      :  Ekonomi/Akuntansi

 

 

UNIVERSITAS GUNADARMA

2011

BAB 1

PENGERTIAN PSAK

Standar Pelaporan Keuangan Internasional (International Financial Reporting
Standards (IFRS) adalah Standar dasar, Pengertian dan Kerangka Kerja yang
diadaptasi oleh Badan Standar Akuntansi Internasional (International Accounting
Standards Board (IASB)).
Sejumlah standar yang dibentuk sebagai bagian dari IFRS dikenal dengan nama
terdahulu Internasional Accounting Standards (IAS). IAS dikeluarkan antara tahun
1973 dan 2001 oleh Badan Komite Standar Akuntansi Internasional
(Internasional Accounting Standards Committee (IASC)). Pada tanggal 1 April
2001, IASB baru mengambil alih tanggung jawab guna menyusun Standar
Akuntansi Internasional dari IASC. Selama pertemuan pertamanya, Badan baru
ini mengadaptasi IAS dan SIC yang telah ada. IASB terus mengembangkan
standar dan menamai standar-standar barunya dengan nama IFRS.

Struktur IFRS
IFRS dianggap sebagai kumpulan standar “dasar prinsip” yang kemudian
menetapkan peraturan badan juga mendikte penerapan-penerapan tertentu.
Standar Laporan Keuangan Internasional mencakup:
• Peraturan-peraturan Standar Laporan Keuangan Internasional
(Internasional Financial Reporting Standards (IFRS)) dikeluarkan setelah
tahun 2001
• Peraturan-peraturan Standar Akuntansi Internasional (International
Accounting Standards (IAS)) dikeluarkan sebelum tahun 2001
• Interpretasi yang berasal dari Komite Interpretasi Laporan Keuangan
Internasional (International Financial Reporting Interpretations Committee
(IFRIC)) dikelularkan setelah tahun 2001
• Standing Interpretations Committee (SIC) dikeluarkan sebelum tahun 2001
• Kerangka Kerja untuk Persiapan dan Presentasi Laporan Keuangan (1989)
(Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements
(1989))

Kerangka Kerja IFRS
Kerangka kerja guna Persiapan dan Presentasi Laporan Keuangan untuk
menyampaikan prinsip-prinsip dasar IFRS.
Kerangka kerja IASB dan FASB sedang dalam proses pembaharuan dan
perangkuman. Proyek Kerangka Konseptual Gabungan (The Joint Conceptual
Framework project) bertujuan untuk memperbaharui dan merapikan konsep-
konsep yang telah ada guna menggambarkan perubahan di pasar, praktek bisnis
dan lingkungan ekonomi yang telah timbul dalam dua dekade atau lebih sejak
konsep pertama kali dibentuk.
Tujuan keseluruhan adalah untuk menciptakan dasar guna standar akuntansi di
masa mendatang yang berbasis prinsip, konsisten secara internal dan diterima
secara internasional. Karena hal tersebut, (dewan) IASB dan FASB Amerika
Serikat melaksanakan proyek secara bersama.

Perubahan dalam Estimasi Akuntansi

Taksiran akuntansi biasanya dilakukan seperti dalam hal:

a. Menentukan masa manfaat dan nilai sisa aktiva;

b. Pembentukan penyisihan untuk jaminan atau warranty cost;

c. Penyisihan piutang yang tidak tertagih; dan

d. Penyisihan keusangan persediaan.

Taksiran akuntansi berubah begitu suatu peristiwa baru terjadi dan begitu pengalaman
dan informasi baru diperoleh. Bentuk perubahan akuntansi ini diperlukan oleh keadaan yang
berubah yang mempengaruhi daya banding laporan keuangan, tetapi tidak melibatkan standar
konsistensi. Perubahan ini harus tidak mempunyai pengaruh terhadap perubahan prinsip
akuntansi. Jika benar tidak mengubah prinsip konsistensi, tidak perlu memberikan penjelasan
mengenai perubahan tersebut dalam laporan keuangan. Namun, jika perubajan akuntansi
semacam itu mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan yang memerlukan
pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.

Korelasi Kesalahan yang Tidak Melibatkan Prinsip Akuntansi

Korelasi kesalahan dari laporan keuangan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh
kesalahan perhitungan(mathematical mistakes), kekeliruan atau kesalahan penggunaan fakta
yang timbul pada saat laporan keuangan dipersiapkan, tidak melibatkan standar konsistensi,
jika tidak ada unsure prinsip akuntansi atau penerapannya yang terkait di dalamnya. Oleh
karena itu, tidak perlu koreksi dalam laporannya.

PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia.  PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan.

Daftar PSAK untuk mempermudah dalam mengenali PSAK.

PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 1998)

PSAK 2 Laporan Arus Kas

PSAK 3 Laporan Keuangan Interim

PSAK 4 Laporan Keuangan Konsolidasi

PSAK 5 Pelaporan Segmen (Revisi 2000)

PSAK 6 Akuntansi dan Pelaporan Bagi Perusahaan dalam Tahap Pengembangan

PSAK 7 Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

PSAK 8 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

PSAK 9 Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek

PSAK 10 Transaksi dalam Mata Uang Asing

PSAK 11 Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

PSAK 12 Pelaporan Keuangan Mengenai Bagian Partisipasi dalam Pengendalian Bersama
Operasi dan Aset

PSAK 13 Akuntansi untuk Investasi

PSAK 14 Akuntansi Persediaan

PSAK 15 Akuntansi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi

PSAK 16 Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain

PSAK 17 Akuntansi Penyusutan

PSAK 18 Akuntansi Dana Pensiun

PSAK 19 Aktiva Tak Berwujud (Revisi 2000)

PSAK 20 Biaya Riset dan Pengembangan

PSAK 21 Akuntansi Ekuitas

PSAK 22 Akuntansi Penggabungan Usaha

PSAK 23 Akuntansi Pendapatan

PSAK 24 Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun

PSAK 25 Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan perubahaan Kebijakan Akuntansi

PSAK 26 Biaya Pinjaman (Revisi 1997)

PSAK 27 Akuntansi Perkoperasian (Revisi 1998)

PSAK 28 Akuntansi Asuransi Kerugian (Revisi 1996)

PSAK 29 Akuntansi Minyak dan Gas Bumi

PSAK 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

PSAK 31 Akuntansi Perbankan (Revisi 2000)

PSAK 32 Akuntansi Pengusahaan Hutan

PSAK 33 Akuntansi Pertambangan Umum

PSAK 34 Akuntansi Kontrak Konstruksi

PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi

PSAK 36 Akuntansi Asuransi Jiwa

PSAK 37 Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol

PSAK 38 Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

PSAK 39 Akuntansi Kerjasama Operasi (KSO)

PSAK 40 Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi

PSAK 41 Akuntansi Waran

PSAK 42 Akuntansi Perusahaan Efek

PSAK 43 Akuntansi Anjak Piutang

PSAK 44 Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat

PSAK 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba

PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan

SAK 47 Akuntansi Tanah

PSAK 48 Penurunan Nilai Aktiva

PSAK 49 Akuntansi Reksadana

PSAK 50 Akuntansi Investasi Efek Tertentu

PSAK 51 Akuntansi Kuasi Reorganisasi

PSAK 52 Akuntansi Mata Uang Pelaporan

PSAK 53 Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham

PSAK 54 Akuntansi Restrukturisasi Hutang Piutang Bermasalah

PSAK 55 Akuntansi Instrumen Derivatif  dan Aktivitas Lindung Nilai

PSAK 56 Akuntansi Laba Per Saham

PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontijensi

PSAK 58 Operasi Dalam Penghentian

PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah ( Sekarang dig anti PSAK 101 s.d. 106 )

PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

PSAK 102: Akuntansi Murabahah

PSAK 103: Akuntansi Salam

PSAK 104: Akuntansi Istishna’

PSAK 105: Akuntansi Mudharabah

PSAK 106: Akuntansi Musyarakah

 

BAB 2

2.1  PSAK No 47

Tanah sebagai aktiva tetap.

a) Akuntansi tanah pada prinsipnya mengikuti PSAK 16 tentang Aktiva Tetap. PSAK tersebut perlu dilengkapi PSAK ini.

b) PSAK ini berlaku bagi entitas komersial dan Nirlaba.Entitas akuntansi menggunakan tanah sebagai aktiva tetap, barang dagangan, bahan baku, investasi dan atau aktiva lain-lain. Entitas akuntansi yang menggunakan tanah sebagai aktiva tetap, terdiri dari berbagai jenis industri. Industri khusus yang diatur dalam PSAK tertentu mengikuti pula standar ini, sepanjang aktiva tetap

tanah belum diatur secara khusus.

c) Tanah dalam negeri adalah tanah yang berada di wilayah geografis Indonesia, terbagi menjadi tiga wilayah: yaitu wilayah kawasan berikat, wilayah yuridiksi negara perwakilan, dan wilayah pabean. Hukum pertanahan mengatur secara umum hak-hak atas tanah kedua wilayah tersebut, dan mengatur secara khusus wilayah berikat. Wilayah yuridiksi negara perwakilan terkait dengan

kantor perwakilan negara asing atau wilayah kedutaan.

d) Tanah luar negeri adalah tanah yang berada diluar wilayah Indonesia, berada pada wilayah hukum pertanahan lain diluar hukum pertanahan Indonesia. Substansi aktiva tetap tanah dalam kaidah

hukum tersebut adakalanya menyebabkan pencatatan manfaat ekonomik dari kepemilikan absolut dan penggunaannya kedalam kelompok aktiva tetap.

Hak atas tanah sebagai Beban Tangguhan.

Perolehan dan penguasaan atas tanah membutuhkan kelengkapan dokumen hukum. Biaya memperoleh kelengkapan dokumen hukum tersebut diakumulasi sebagai Beban Tangguhan. Hak kepemilikan tanah secara absolut dibatasi UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan demikian muncullah berbagai jenis hak atas tanah selain hak milik. Jika persyaratan UU dipenuhi oleh pemegang hak dan tanah tersebut tidak mempunyai peruntukan lain demi kepentingan umum, setelah perpanjangan waktu berakhir, masih dimungkinkan untuk memperbaharui hak atas tanah bukan hak milik tersebut. Berdasarkan jiwa UUD pasal 33 ayat (3), hak milikpun juga dapat dicabut untuk kepentingan umum.

PSAK ini mengatur akuntansi tanah sebagai aktiva tetap dan Beban Tangguhan untuk pengurusan legal hak atas tanah, sehingga tidak berkaitan dengan:

a) Tanah sebagai barang dagangan.

b) Tanah sebagai bahan baku produksi.

c) Tanah sebagai investasi properti (dalam pos investasi).

d) Tanah sebagai aktiva lain-lain.

e) Aktiva Tetap Tanah – Hak Sewa Guna Usaha.

Beban Tangguhan karena pengurusan legal Hak Atas Tanah adalah biaya untuk memperoleh semua hak yang diterbitkan oleh pemerintah berdasar peraturan perundang-undangan. Jenis hak, batasan hak dan

masa berlaku hak, tercantum secara eksplisit dalam dokumen hak tersebut. Hak milik tak mempunyai batasan waktu kepemilikan, sehingga tidak dapat dikelompokkan sebagai Beban Tangguhan, namun dikapitalisasi sebagai elemen biaya Perolehan Tanah. Hak jenis lain diluar sertifikat hak milik mempunyai batasan waktu berlaku, walaupun dapat diperpanjang dan atau diperbaharui. Berbeda dengan aktiva tak berwujud lain, Beban Tangguhan yang timbul karena perolehan hak atas tanah terkait erat pada keadaan fisik tanah.

Masa manfaat tanah adalah:

a) Jangka waktu penggunaan aktiva tanah yang diharapkan dapat dicapai, atau

b) Jangka waktu jumlah unit produksi yang diharapkan dapat dihasilkan oleh suatu aktiva tanah.

c) Masa berlakunya hak, bila hak tak dapat diperbaharui atau diperpanjang bila butir c lebih pendek dari butir a atau b.

Masa manfaat Beban Tangguhan karena perolehan Hak Atas Tanah, adalah masa manfaat tanah atau masa berlaku hak tak dapat diperpanjang atau diperbaharui mana yang lebih pendek.

Nilai wajar tanah adalah harga pasar bebas obyektif pada tanggal transaksi perolehan atau berdasar penilaian profesional yang berterima umum yang mana yang lebih handal.

Nilai wajar prasarana dan sarana adalah nilai pasar obyektif pada tanggal transaksi perolehan atau dasar penilaian profesional berterima umum yang mana yang lebih handal.

Tanah tidak disusutkan, kecuali:

a) Kondisi kualitas tanah tak layak lagi untuk digunakan dalam operasi utama entitas.

b) Sifat operasi utama meninggalkan tanah dan bangunan begitu saja apabila proyek selesai. Contoh aktiva tetap tanah dan bangunan di daerah terpencil. Dalam hal ini tanah disusutkan sesuai perkiraan panjang jadwal operasi utama atau proyek tersebut.

c) Prediksi manajemen atau kepastian bahwa perpanjangan atau pembaharuan hak kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

Apabila disusutkan, tanah disajikan berdasar nilai perolehan atau nilai terbawa lain sesuai revaluasi tanah atau PSAK tentang penurunan nilai aset, dikurangi akumulasi penyusutan.

2.2  KONVERGENSI IFRS Di INDONESIA

Seperti yang dijelaskan sebelumnyya, IFRS (International Financial Reporting
Standard) merupakan pedoman penyusunan laporaan keuangan yang diterima
secara global. Sejarah terbentuknya pun cukup panjang dari terbentuknya IASC/
IAFC, IASB, hingga menjadi IFRS seperti sekarang ini. Jika sebuah negara
menggunakan IFRS, berarti negara tersebut telah mengadopsi sistem pelaporan
keuangan yang berlaku secara global sehingga memungkinkan pasar dunia
mengerti tentang laporan keuangan perusahaan di negara tersebut berasal.

Indonesia pun akan mengadopsi IFRS secara penuh pada 2012 nanti, seperti
yang dilansir IAI pada peringatan HUT nya yang ke – 51. Dengan mengadopsi
penuh IFRS, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK tidak memerlukan
rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS.

Adopsi penuh IFRS diharapkan memberikan manfaat :
1. memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan menggunakan
SAK yang dikenal secara internasional
2. meningkatkan arus investasi global
3. menurunkan biaya modal melalui pasar modal global dan menciptakan
efisiensi penyusunan laporan keuangan

Strategi adopsi yang dilakukan untuk konvergensi ada dua macam, yaitu big
bang strategy dan gradual strategy. Big bang strategy mengadopsi penuh IFRS
sekaligus, tanpa melalui tahapan – tahapan tertentu. Strategi ini digunakan oleh
negara – negara maju. Sedangkan pada gradual strategy, adopsi IFRS dilakukan
secara bertahap. Strategi ini digunakan oleh negara – negara berkembang
seperti Indonesia.

Pada bulan Desember 2008, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mencanangkan konvergensi PSAK ke IFRS secara penuh pada tahun 2012. Sejak tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) melaksanakan program kerja terkait dengan proses konvergensi tersebut sampai dengan tahun 2011.

Ditargetkan bahwa pada tahun 2012, seluruh PSAK tidak memiliki beda material dengan IFRS yang berlaku per 1 Januari 2009. Setelah tahun 2012, PSAK akan di-update secara terus-menerus seiring adanya perubahan pada IFRS. Bukan hanya mengadopsi IFRS yang sudah terbit, DSAK-IAI juga bertekad untuk berperan aktif dalam pengembangan standar akuntansi dunia.

International Financial Reporting Standards (IFRS) memang merupakan kesepakatan global standar akuntansi yang didukung oleh banyak negara dan badan-badan internasional di dunia. Popularitas IFRS di tingkat global semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kesepakatan G-20 di Pittsburg pada tanggal 24-25 September 2009, misalnya, menyatakan bahwa otoritas yang mengawasi aturan akuntansi internasional harus meningkatkan standar global pada Juni 2011 untuk mengurangi kesenjangan aturan di antara negara-negara anggota G-20.

IFRS (International Financial Reporting Standard) merupakan pedoman penyusunan laporaan keuangan yang diterima secara global. Sejarah terbentuknya pun cukup panjang dari terbentuknya IASC/ IAFC, IASB, hingga menjadi IFRS seperti sekarang ini. Jika sebuah negara menggunakan IFRS, berarti negara tersebut telah mengadopsi sistem pelaporan keuangan yang berlaku secara global sehingga memungkinkan pasar dunia mengerti tentang laporan keuangan perusahaan di negara tersebut berasal.

Indonesia pun akan mengadopsi IFRS secara penuh pada 2012 nanti, seperti yang dilansir IAI pada peringatan HUT nya yang ke – 51. Dengan mengadopsi penuh IFRS, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS. Adopsi penuh IFRS diharapkan memberikan manfaat :

1. memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan menggunakan SAK yang dikenal
secara internasional

2. meningkatkan arus investasi global

3. menurunkan biaya modal melalui pasar modal global dan menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan
Strategi adopsi yang dilakukan untuk konvergensi ada dua macam, yaitu big bang strategy dan gradual strategy. Big bang strategy mengadopsi penuh IFRS sekaligus, tanpa melalui tahapan – tahapan tertentu. Strategi ini digunakan oleh negara – negara maju. Sedangkan pada gradual strategy, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap. Strategi ini digunakan oleh negara – negara berkembang seperti Indonesia.

PSAK akan dikonvergensikan secara penuh dengan IFRS melalui tiga tahapan, yaitu tahap adopsi, tahap persiapan akhir dan tahap implementasi.
Tahap adopsi dilakukan pada periode 2008-2011 meliputi aktivitas adopsi seluruh IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur, evaluasi terhadap PSAK yang berlaku. Pada 2009 proses adopsi IFRS/ IAS mencakup :

1. IFRS 2 Share-based payment

2. IFRS 3 Business combination

3. IFRS 4 Insurance contracts

4. IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations

5. IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources

6. IFRS 7 Financial instruments: disclosures

7. IFRS 8 Segment reporting

8. IAS 1 Presentation of financial statements

9. IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates

10. IAS 12 Income taxes

11. IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates

12. IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans

13. IAS 27 Consolidated and separate financial statements

14. IAS 28 Investments in associates

15. IAS 31 Interests in joint ventures

16. IAS 36 Impairment of assets

17. IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets

18. IAS 38 Intangible assets
Pada 2010 adopsi IFRS/ IAS mencakup :

1. IFRS 7 Statement of Cash Flows

2. IFRS20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

3. IFRS24 Related Party Disclosures

4. IFRS29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

5. IFRS33 Earnings per Share

6. IFRS34 Interim Financial Reporting

7. IFRS41 Agriculture

Sedangkan arah pengembangan konvergensi IFRS meliputi :

1. PSAK yang sama dengan IFRS akan direvisi, atau akan diterbitkan PSAK yang baru

2. PSAK yang tidak diatur dalam IFRS, maka akan dikembangkan

3. PSAK industri khusus akan dihapuskan

4. PSAK turunan dari UU tetap dipertahankan
Pada 2011 tahap persiapan akhir dilakukan dengan menyelesaikan seluruh infrastruktur yang diperlukan. Pada 2012 dilakukan penerapan pertama kali PSAK yang sudah mengadopsi IFRS. Namun, proses konvergensi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dampak yang ditimbulkan dari konvergensi ini akan sangat mempengaruhi semua kalangan, baik itu bidang bisnis maupun pendidikan.

Sesuai dengan roadmap konvergensi PSAK ke IFRS (International Financial Reporting Standart) maka saat ini Indonesia telah memasuki tahap persiapan akhir (2011) setelah sebelumnya melalui tahap adopsi (2008 – 2010). Hanya setahun saja IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menargetkan tahap persiapan akhir ini, karena setelah itu resmi per 1 Januari 2012 Indonesia menerapkan IFRS.

sasaran konvergensi PSAK ke IFRS yang direncanakan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI:

Tahap Adopsi
(2008 – 2010)
Tahap Persiapan Akhir
(2008 – 2010)
Tahap Implementasi
(2008 – 2010)
Adopsi seluruh IFRS ke PSAK Penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan Penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap
Persiapan infrastruktur yang diperlukan Penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS Evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif
Evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku

Jika kita bandingkan antara semua standar akuntansi yang dimiliki Indonesia dengan IFRS, dengan jelas kita temukan perbedan kuantitas sebagai berikut:

PSAK IFRS
43 Standards (PSAK)
8 Syari’ah Standard
11 Interpretation (ISAK)
4 Technical Bulletins
1 SAK ETAP (Entitas tanpa akuntanbilitas publik/UKM)
37 Standards
- 8 IFRS
- 29 IAS
27 Interpretation
16 IFRIC Interpretation
11 SIC

BAB 3

Sejak 2004, profesi akuntan di Indonesia telah melakukan harmonisasi antara
PSAK/Indonesian GAAP dan IFRS. Konvergensi IFRS diharapkan akan tercapai
pada 2012. Walaupun IFRS masih belum diterapkan secara penuh saat ini,
persiapan dan kesiapan untuk menyambutnya akan memberikan daya saing
tersendiri untuk entitas bisnis di Indonesia.
Dengan kesiapan adopsi IFRS sebagai standar akuntansi global yang tunggal,
perusahaan Indonesia akan siap dan mampu untuk bertransaksi, termasuk
merger dan akuisisi (M&A), lintasnegara. Tercatat sejumlah akuisisi lintas negara
telah terjadi di Indonesia, misalnya akuisisi Philip Morris terhadap Sampoerna
(Mei 2005), akuisisi Khazanah Bank terhadap Bank Lippo dan Bank Niaga
(Agustus 2005), ataupun UOB terhadap Buana (Juli 2005). Sebagaimana yang
dikatakan Thomas Friedman, “The World is Flat”, aktivitas M&A lintasnegara
bukanlah hal yang tidak lazim. Karena IFRS dimaksudkan sebagai standar
akuntansi tunggal global, kesiapan industri akuntansi Indonesia untuk
mengadopsi IFRS akan menjadi daya saing di tingkat global. Inilah keuntungan
dari mengadopsi IFRS.

Bagi pelaku bisnis pada umumnya, pertanyaan dan tantangan tradisionalnya:
apakah implementasi IFRS membutuhkan biaya yang besar? Belum apa-apa,
beberapa pihak sudah mengeluhkan besarnya investasi di bidang sistem
informasi dan teknologi informasi yang harus dipikul perusahaan untuk
mengikuti persyaratan yang diharuskan. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah
jelas, adopsi IFRS membutuhkan biaya, energi dan waktu yang tidak ringan,
tetapi biaya untuk tidak mengadopsinya akan jauh lebih signifikan. Komitmen
manajemen perusahaan Indonesia untuk mengadopsi IFRS merupakan syarat
mutlak untuk meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia di masa depan.

Sumber  :

http://acctbuzz.blogspot.com/search/label/IFRS

http://acctbuzz.blogspot.com/2009/08/proses-konvergensi-ifrs-2012-di.html

http://www.warsidi.com/2010/02/konvergensi-indonesia-ke-ifrs-apa-dan.html

http://akuntansibisnis.wordpress.com/2011/01/06/perkembangan-konvergensi-psak-ke-ifrs/

Tugas Etika Profesi

Berikan contoh tindakan dari situasi benturan atau konflik kepentingan antara pegawai dan perusahaan minimal 4 dari 8 kategori situasi yang ada ???

1) Segala konsultasi atau hubungan lain yang signifikan dengan, atau berkeinginan mengambil andil di dalam aktivitas pemasok, pelanggan atau pesaing (competitor).

Contoh: pegawai yang memberikan informasi yang sifatnya rahasia terhadap perusahaan pesaing yang merugikan perusahaannya sendiri.

2) Segala kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan.

Contoh:  pegawai yang mengambil uang perusahaan guna untuk kepentingannya pribadi tanpa persetujuan perusahaan.

3) Segala hubungan bisnis atas nama perusahaan dengan personal yang masih ada hubungan keluarga (family), atau dengan perusahaan yang dikontrol oleh personal tersebut.

Contoh:  melakukan kerja sama dengan perusahaan lain yang dimana dalam perusahaan lain tersebut terdapat orang yang masih memiliki hubungan darah sehingga perusahaan tersebut dikontrol 1 orang (monopoli bisnis).

4) Segala posisi dimana karyawan & pimpinan perusahaan mempunyai pengaruh atau kontrol terhadap evaluasi hasil pekerjaan atau kompensasi dari personal yang masih ada hubungan keluarga.

Contoh: memperkerjakan orang yang memiliki hubungan darah atau sanak saudara sehingga terdapat suatu nepotisme.

5) Segala penggunaan pribadi maupun berbagi atas informasi rahasia perusahaan demi suatu keuntungan pribadi, seperti anjuran untuk membeli atau menjual barang milik perusahaan atau produk, yang didasarkan atas informasi rahasia tersebut.

Contoh:  mengambil rahasi perusahaan guna membantu mengambil keputusan namun informasi tersebut sebenarnya hanya boleh diketahui oleh pihak yang berwenang saja.

6)  Segala penjualan pada atau pembelian dari perusahaan yang menguntungkan pribadi.

Contoh:  menjual asset perusahaan dimana uang penjualan tersebut masuk ke kantong milik pribada.

7) Segala penerimaan dari keuntungan, dari seseorang / organisasi / pihak ketiga yang   berhubungan dengan perusahaan.

Contoh:  menerima uang dari perusahaan lain atas kerjasama illegal maupun pemeberian informasi rahasia.

8) Segala aktivitas yang terkait dengan insider trading atas perusahaan yang telah go public, yang merugikan pihak lain.

Contoh:  melakukan penjualan saham atau surat berharga lain tanpa persetujuan perusahaan.

jenis-jenis organisasi

Dalam membentuk suatu organisasi, sebaiknya menentukan jenis organisasinya terlebih dahulu. Adapun jenis-jenis dari organisasi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan jumlah orang yang memegang pucuk pimpinan.

  • Bentuk tunggal, yaitu pucuk pimpinan berada ditangan satu orang, semua kekuasaan dan tugas pekerjaan bersumber kepada satu orang.
  • Bentuk komisi, pimpinan organisasi merupakan suatu dewan yang terdiri dari beberapa orang, semua kekuasaan dan tanggung jawab dipikul oleh dewan sebagai suatu kesatuan.

2. Berdasarkan lalu lintas kekuasaan.

  • Organisasi lini atau bentuk lurus, kekuasaan mengalir dari pucuk pimpinan organisasi langsung lurus kepada para pejabat yang memimpin unit-unit dalam organisasi.
  • Bentuk lini dan staff, dalam organisasi ini pucuk pimpinan dibantu oleh staf pimpinan ahli dengan tugas sebagai pembantu pucuk pimpinan dalam menjalankan roda organisasi.
  • Bentuk fungsional, bentuk organisasi dalam kegiatannya dibagi dalam fungsi-fungsi yang dipimpin oleh seorang ahli dibidangnya, dengan hubungan kerja lebih bersifat horizontal.

3. Berdasarkan sifat hubungan personal.

  • Organisasi formal, adalah organisasi yang diatur secara resmi, seperti: organisasi pemerintahan, organisasi yang berbadan hukum
  • Organisasi informal, adalah organisasi yang terbentuk karena hubungan bersifat pribadi, antara lain kesamaan minat atau hobby, dll.

4. Berdasarkan tujuan

  • Organisasi yang tujuannya mencari keuntungan atau ‘profit oriented
  • Organisasi sosial atau ‘non profit oriented

5. Berdasarkan kehidupan dalam masyarakat

  • Organisasi pendidikan
  • Organisasi kesehatan
  • Organisasi pertanian, dan lain lain.

6. Berdasarkan fungsi dan tujuan yang dilayani

  • Organisasi produksi, misalnya organisasi produk makanan,
  • Organisasi berorientasi pada politik, misalnya partai politik
  • Organisasi yang bersifat integratif, misalnya serikat pekerja
  • Organisasi pemelihara, misalnya organisasi peduli lingkungan, dan lain lain.

7. Berdasarkan pihak yang memakai manfaat.

  • Mutual benefit organization, yaitu organisasi yang kemanfaatannya terutama dinikmati oleh anggotanya, seperti koperasi,
  • Service organization, yaitu organisasi yang kemanfaatannya dinikmati oleh pelanggan, misalnya bank,
  • Business organization, organisasi yang bergerak dalam dunia usaha, seperti perusahaan-perusahaan,
  • Commonwealth organization, adalah organisasi yang kemanfaatannya terutama dinikmati oleh masyarakat umum, seperti organisasi pelayanan kesehatan. Contohnya rumah sakit, Puskesmas, dll.

Sumber: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qFy2jroITbUJ:feqrastafara.blogspot.com/2010/05/jenis-jenis-organisasi.html+jenis+organisasi&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id

 

Pengertian Konflik

Dipandang sebagai perilaku, konflik merupakan bentuk interaktif, yg terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok atau pada tingkatan organisasi (Muchlas, 1999). Terutama konflik pada tingkatan individual, sangat dekat hubungannya dengan stres.

Konflik dalam organisasi, menurut Minnery (1985) merupakan interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling tergantung, namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan. Konflik dalam organisasi, sering terjadi tidak simetris, terjadi hanya satu pihak yang sadar dan memberikan respon terhadap konflik tersebut. Atau, satu pihak mempersepsikan adanya pihak lain yang telah atau akan menyerang secara negatif (Robbins, 1993)

Sumber utama konflik dalam organisasi

Dalam sebuah organisasi khususnya organisasi besar, dalam hal pembagian kerja, sering menimbulkan konflik, antara unit kerja yang ada atau konflik antar organisasi. Timbulnya konflik ini dikarenakan adanya perbedaan tujuan antara satu pihak dengan pihak lain yang terlibat dalam konflik tersebut. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan koordinasi antar struktur dalam organisasi atau antar organisasi sehingga dapat meminimalkan terjadinya perbedaan.

Ross (1993) mengemukakan ada dua sumber konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi atau kelompok, adalah adanya unsur persaingan dan unsur kekuatan. Menurut teori struktur, konflik dipicu oleh sosial adanya persaingan antara pihak-pihak yang berkepentingan.Tindakan terhadap pihak lain dalam pemikiran teori struktur social akan menciptakan tantangan nyata untuk meningkatkan solidaritas dan respon kolektif dalam menghadapi lawan. Selanjutnya pihak-pihak tersebut melakukan konsolodasi secara sadar sehingga membentuk suatu kekuatan dalam menghadapi konflik tersebut.

Disisi lain, Teori Psychoculttural melihat konflik sebagai kekuatan psikologi dan cultural. Teori ini menunjukan bahwa suatu pihak perlu memperhitungkan kejadian-kejadian eksternal dan tingkah laku pihak lain. Oleh karena itu kondisi social dan hubungan dengan pihak lain menjadi suatu hal penting untuk diperhatikan dalam menghadapi konflik, karena kondisi psikologis dan culutaral ini merupakan sebuah kekuatan nyata. .

Menangani konflik

Berdasarkan kedua sumber konflik di atas, memerlukan penanganan konflik yang berbeda. Teori structural menerangkan bahwa strategi manajemen konflik memerlukan perubahan kondisi organisasi pihak tersebut secara mendasar. Kepentingan yang divergen sangat sulit untuk dijembatani.

Sementara itu, Teori psychocultural, menekankan dalam manajemen konflik memfokuskan pada proses yang dapat mengubah persepsi atau mempengaruhi hubungan antara pihak-pihak kunci. Dalam pandangan teori ini kepentingan lebih bersifat subjektif dan dapat berubah disbanding dalam pandangan teori struktural

sumber : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1AgcJJ8gbUcJ:elmudunya.wordpress.com/2010/01/09/memahami-konflik-dalam-organisasi-meningkatkan-kinerja-staff/+trik+meningkatkan+kinerja+karyawan&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id

Makanan bergizi adalah makanan yang cukup kwalitas dan kawantitasnya serta mengandung unsur yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan.
Sebelum memilih menu makanan ada baiknya diketahui kandungan makanan tersebut bukan hanya sekedar membuat perut kenyang, akan tetapi makanan adalah dikatakan sehat jika makanan itu mengandung protein karbohidrat, miniral, lemak, dan bervitamin.

Makanan yang sehat sangatlah berguna untuk membina tubuh bahkan mengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak, dilain hal makanan juga akan menghasilkan panas dan energi didalam tubuh kita.
Protein, Mineral, air, makanan yang mengandung unsur ini berperan penting didalam membangun sel jaringan tubuh, kemudian karbohidrat dan lemak unsur yang berguna untuk memberi tenaga sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari.
Vitamin dan Mineral juga sangat penting bagi tubuh, unsur ini berperan dalam pengatur pekerjaan jaringan tubuh.
Unsur-unsur makanan yang dikomsumsi seharusnya diperhatikan jumlah keseimbangannya sesuai dengan kebutuhan tubuh seseorang.

Seperti kita ketahui bersama-sama, istilah empat sehat lima sempurna pada saat ini tidak dipopulerkan lagi, lantaran masyarakat banyak yang salah mengartikan dengan istilah tersebut, dianggap makanan pokok adalah yang paling penting dengan mengabaikan makanan tambahan, sumber bahan makanan yang memberikan panas dan energi dalam tubuh adalah makanan yang mengandung Karbohidrat, dapat kita jumpai pada beras, jagung, kentang, dan ubi.
Sedangkan Protein dapat dijumpai seperti pada protein hewani misalnya pada makanan ikan, daging dan telur sedangkan Protein Nabati terdapat pada tumbuh-tumbuhan yakni tahu, tempe dan kacang-kacangan

Diketahui bahwa protein harus ada dalam setiap makanan lantaran sangat diperlukan oleh tubuh, terkadang didalam satu makanan kandungan proteinya sering kali tidak lengkap makanya kita sangat perlu memakan makanan yang bermacam-macam.

Bukan itu saja, lemak juga berguna untuk penghasil panas dan energi seperti sama halnya dengan karbohidrat karena lemak dapat disimpan dalam tubuh sebagai cadangan persediaan energi, dan lemak makanan dapat dijumpai pada hewan, susu, keju, dan kuning telur, ada juga dari tumbuh-tumbuhan seperti minyak kelapa, kacang serta jagung.

Kesemuanya unsur-unsur makanan yang kita paparkan diatas, tidak terlepas dari salah satu yang paling berguna didalam tubuh yakni, air yang tidak boleh dilalaikan dengan kandungan air dalam tubuh, sedapat mungkin harus dapat dipertahankan agar air yang masuk sesuai dengan yang keluar.
Didalam tubuh air sangat berguna sebagai pelarut membantu proses kimiawi saluran pencernaan, mempertahankan konsentrasi garam dalam jaringan tubuh.

Oleh karena itu betapa pentingnya tubuh, mengkomsumsi makanan yang bergizi dan mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh meskipun makan itu tidak harus mahal.

Sumber : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TJPA_HD-tPwJ:www.blogsehat.com/2010/04/13/makanan-bergizi-tinggi-cara-hidup-sehat/+makanan+bernutrisi+tinggi&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id

Dr Samuel Johnson, leksikografer dan penulis esai abad ke-18, bahkan dalam tulisannya pada tahun 1758 mengatakan, setiap orang, berharap bisa bermalas-malasan. Jadi, rasanya wajar saja jika suatu waktu Anda ingin bermalas-malasan, menikmati waktu senggang. Tetapi, bagaimana caranya?

1. Aturan dasar, singkirkan rasa bersalah
Kebanyakan masyarakat perkotaan, identik dengan sikap ketergesa-gesaan, dan kesibukan. Mereka seperti dilarang bermalas-malasan. Semua hal harus segera diselesaikan. Tak ada waktu kosong yang terbuang sia-sia. Jadi, saat waktu kosong ada di depan mata, rasa bersalah pun muncul jika tak menjalani rutinitas yang sibuk tadi.

Rasa bersalah karena tak melakukan apa-apa, merupakan dampak dari kebiasaan bekerja keras tanpa kenal waktu. Jika Anda memahami, bahwa ada waktunya Anda berhak menikmati waktu senggang, menikmati kehidupan, rasa bersalah ini akan hilang dengan mudah.

2. Pilih role model yang tepat
Kebanyakan musisi hebat atau penulis puisi ternama adalah orang yang senang bermalas-malasan. Bukan berarti mereka pemalas, hanya saja mereka menjalani aktivitas dengan santai dan menikmati setiap detiknya. Dari cara inilah, mereka mendapati inspirasi dan menghasilkan karya yang luar biasa. Anda boleh meniru gaya ini saat sedang ingin bersantai. Mungkin saja, Anda bisa mencipta karya pada waktu senggang ini.

3. Menggambar sketsa bunga
Waktu senggang kadang membuat seseorang tak tahu harus berbuat apa. Coba saja menggambar sketsa bunga. Menggambar sketsa bunga membawa diri berkontemplasi atas kehidupan Anda. Saat sedang menggambar, Anda terbawa suasana untuk mendalami keindahan yang tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Kondisi ini membuat segala kecemasan menghilang. Pada akhirnya, Anda berhasil membuat sketsa bunga yang indah.

4. Melakukan sesuatu tanpa tujuan
Anda bisa belajar dari perilaku anak kecil. Mereka seringkali melakukan sesuatu tanpa mereka tahu untuk apa dan mengapa. Anda bisa menikmati waktu senggang, hanya dengan berjalan-jalan tanpa tujuan pasti misalnya. Nikmati saja waktu dan pengalaman yang Anda dapatkan saat melakukannya.

5. Bermain ukulele
Tak semua orang bisa memainkan ukulele dengan baik, dan menghasilkan suara yang indah. Jika Anda termasuk di dalamnya, cuek saja. Bermainlah ukulele, saat sedang menunggu rebusan air mendidih misalnya. Melakukan sesuatu hal yang unik dan terkesan aneh, membantu Anda menikmati waktu senggang.

6. Bersantailah, jangan melakukan rutinitas
Bahkan hari Minggu atau hari libur, Anda masih disibukkan dengan jadwal acara. Nikmati waktu senggang di hari libur. Kali ini, benar-benar menikmati. Caranya, tinggalkan semua pekerjaan rumah, membersihkan ruangan, atau mencuci pakaian. Apapun itu, tinggalkan. Bersantailah, makan cokelat, minum kopi atau teh, lakukan hal santai yang membuat Anda rileks.

7. Berbaring di taman
Temukan taman yang nyaman untuk Anda berbaring. Akan lebih baik jika melakukannya di pagi atau sore hari. Nikmati kesejukan udara di taman dengan rindang pepohonan. Nikmati suara kicauan burung, dan hirup aroma rumput segar. Istirahatkn diri sejenak, beri waktu untuk menjernihkan tubuh dan pikiran dari semua kepenatan rutinitas.

8. Memandang awan
Jika kondisi cuaca cerah, keluarlah dari dalam rumah. Pandangi langit dan lihat gumpalan awan. Anda bisa meredakan ketegangan dari rutinitas harian yang padat, dengan memandang awan.

9. Tidur siang
Aktivitas ini pastinya digemari banyak orang. Dalam waktu senggang di rumah, Anda tentu sangat bisa melakukan ini. Bagaimana jika sedang berada di kantor dengan setumpuk jadwal yang belum terselesaikan? Usir rasa bersalah, ijinkan tubuh Anda beristirahat sejenak. Jika kantor tak menyediakan ruangan untuk beristirahat, pergilah ke tempat ibadah atau taman kota. Nikmati kesunyian dan tutuplah mata sejenak. Biarkan tubuh mengistirahatkan diri dari kepenatan rutinitas.

10. Meditasi
Jika tak terlatih melakukan meditasi, berpura-pura saja sedang meditasi. Rebahkan badan di kamar selama satu jam, atau duduk di tepi jendela sambil memandang keluar. Dengan cara ini Anda bisa berkontemplasi, merefleksikan diri, meredakan ketegangan, memberi waktu untuk berpikir dan menghindarkan diri Anda dari kecemasan.
Sumber:Kompas

kemerdekaan indonesia

Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, atau “Dokuritsu Junbi Cosakai”, berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Indonesian flag raised 17 August 1945.jpg

Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang.

Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI.[1] Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.

Dua hari kemudian, saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sutan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan ‘hadiah’ dari Jepang (sic).

Indonesia flag raising witnesses 17 August  1945.jpg

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Sutan Sjahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.

Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong.

Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara (Rumah Maeda di Jl Imam Bonjol 1). Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan Proklamasi Kemerdekaan.

Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok.

sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Proklamasi_Kemerdekaan_Indonesia.

Para pegiat film indie dari berbagai kota di Indonesia telah banyak menunjukkan aktifitas berkaryanya. Tak ada keharusan bagi para pegiat itu untuk terlebih dahulu mendalami teknik-teknik sinematografi. Sesuai dengan semangat independen, tak perlu ada ketergantungan pada teori-teori yang telah mapan. Tetapi dalam berbagai even festival film indie, terbukti karyakarya mereka sangat mengagumkan di mata para juri yang rata-rata adalah empu-empu sinematografi Indonesia. Menarik untuk di bahas bagaimana perkembangan film indie di Indonesia, dan bagaimana para pegiat tersebut belakangan ini telah menjadi motor penggerak pertumbuhan kembali perfilman nasional.

Dalam buku Ketika Film Pendek Bersosialisasi, Gotot Prakoso banyak memberikan gambaran sejarah dan perkembangan film independen di Indonesia, yang oleh Gotot disebutnya sebagai film pendek. Bagi Gotot, film pendek merupakan film yang durasinya pendek, tetapi dengan kependekan waktu tersebut para pembuatnya semestinya bisa lebih selektif mengungkapkan materi yang ditampilkan. Dengan demikian, setiap ‘shot’ akan memiliki makna yang cukup besar untuk ditafsirkan oleh penontonnnya. Ketika pembuat film terjebak ingin mengungkapkan cerita saja, film pendek seperti ini akan menjadi film panjang yang dipendekkan karena hanya terikat oleh waktu yang pendek. Menurut Gotot, sejarah pergerakan film pendek Indonesia diisi dengan penggalan-penggalan peristiwa. Berbagai peristiwa itu menandai suatu usaha yang sekaligus memberi perlawanan terhadap situasi perkembangan film Indonesia secara utuh. Sayangnya, secara formal para peneliti sejarah film Indonesia sampai sekarang hanya tertarik pada film-film mainstream yang beredar di gedung-gedung bioskop sebagai bagian dari sebuah industri budaya pop. Adapun, pergerakan film pendek Indonesia dianggap tidak menarik karena dianggap tidak masuk dalam ikatan industri itu.

sumber:http://dunia-sinematografi.blogspot.com/2009/06/perkembangan-film-indie-di-indonesia.html.

Akuntabilitas dan Transparansi dalam Laporan Keuangan?

Beberapa waktu lalu saya dapat penugasan untuk mencari definisi dan kriteria akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan. Penugasan yang sederhana, tetapi menjadi menarik. Mungkin lebih tepatnya saya jadi bingung sendiri mengerjakan tugas yang “sederhana” ini. Setelah googling dan cari-cari melalui peraturan terkait, sepertinya saya tidak menemukan jawaban yang tepat untuk penugasan ini, terutama mengenai kriteria akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan. Ini sedikit resume dari hasi pencarian saya.

Akuntabilitas
adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK, SAP,2005).
Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003
Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan (KK, SAP,2005).
Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut.
  1. Pertanggungjawaban dana publik
  2. Penyajian tepat waktu
  3. Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah

sumber:http://annisaningrum.blogspot.com/2010/07/akuntabilitas-dan-transparansi-dalam.html.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.