TUGAS

AKUNTANSI INTERNASIONAL

(Konvergensi PSAK ke IFRS)

 

 

Disusun oleh  :

Nama                                       :  Devi

NPM                                       :  20207293

Kelas                                       :  4EB01

Fakultas/Jurusan                      :  Ekonomi/Akuntansi

 

 

UNIVERSITAS GUNADARMA

2011

BAB 1

PENGERTIAN PSAK

Standar Pelaporan Keuangan Internasional (International Financial Reporting
Standards (IFRS) adalah Standar dasar, Pengertian dan Kerangka Kerja yang
diadaptasi oleh Badan Standar Akuntansi Internasional (International Accounting
Standards Board (IASB)).
Sejumlah standar yang dibentuk sebagai bagian dari IFRS dikenal dengan nama
terdahulu Internasional Accounting Standards (IAS). IAS dikeluarkan antara tahun
1973 dan 2001 oleh Badan Komite Standar Akuntansi Internasional
(Internasional Accounting Standards Committee (IASC)). Pada tanggal 1 April
2001, IASB baru mengambil alih tanggung jawab guna menyusun Standar
Akuntansi Internasional dari IASC. Selama pertemuan pertamanya, Badan baru
ini mengadaptasi IAS dan SIC yang telah ada. IASB terus mengembangkan
standar dan menamai standar-standar barunya dengan nama IFRS.

Struktur IFRS
IFRS dianggap sebagai kumpulan standar “dasar prinsip” yang kemudian
menetapkan peraturan badan juga mendikte penerapan-penerapan tertentu.
Standar Laporan Keuangan Internasional mencakup:
• Peraturan-peraturan Standar Laporan Keuangan Internasional
(Internasional Financial Reporting Standards (IFRS)) dikeluarkan setelah
tahun 2001
• Peraturan-peraturan Standar Akuntansi Internasional (International
Accounting Standards (IAS)) dikeluarkan sebelum tahun 2001
• Interpretasi yang berasal dari Komite Interpretasi Laporan Keuangan
Internasional (International Financial Reporting Interpretations Committee
(IFRIC)) dikelularkan setelah tahun 2001
• Standing Interpretations Committee (SIC) dikeluarkan sebelum tahun 2001
• Kerangka Kerja untuk Persiapan dan Presentasi Laporan Keuangan (1989)
(Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements
(1989))

Kerangka Kerja IFRS
Kerangka kerja guna Persiapan dan Presentasi Laporan Keuangan untuk
menyampaikan prinsip-prinsip dasar IFRS.
Kerangka kerja IASB dan FASB sedang dalam proses pembaharuan dan
perangkuman. Proyek Kerangka Konseptual Gabungan (The Joint Conceptual
Framework project) bertujuan untuk memperbaharui dan merapikan konsep-
konsep yang telah ada guna menggambarkan perubahan di pasar, praktek bisnis
dan lingkungan ekonomi yang telah timbul dalam dua dekade atau lebih sejak
konsep pertama kali dibentuk.
Tujuan keseluruhan adalah untuk menciptakan dasar guna standar akuntansi di
masa mendatang yang berbasis prinsip, konsisten secara internal dan diterima
secara internasional. Karena hal tersebut, (dewan) IASB dan FASB Amerika
Serikat melaksanakan proyek secara bersama.

Perubahan dalam Estimasi Akuntansi

Taksiran akuntansi biasanya dilakukan seperti dalam hal:

a. Menentukan masa manfaat dan nilai sisa aktiva;

b. Pembentukan penyisihan untuk jaminan atau warranty cost;

c. Penyisihan piutang yang tidak tertagih; dan

d. Penyisihan keusangan persediaan.

Taksiran akuntansi berubah begitu suatu peristiwa baru terjadi dan begitu pengalaman
dan informasi baru diperoleh. Bentuk perubahan akuntansi ini diperlukan oleh keadaan yang
berubah yang mempengaruhi daya banding laporan keuangan, tetapi tidak melibatkan standar
konsistensi. Perubahan ini harus tidak mempunyai pengaruh terhadap perubahan prinsip
akuntansi. Jika benar tidak mengubah prinsip konsistensi, tidak perlu memberikan penjelasan
mengenai perubahan tersebut dalam laporan keuangan. Namun, jika perubajan akuntansi
semacam itu mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan yang memerlukan
pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.

Korelasi Kesalahan yang Tidak Melibatkan Prinsip Akuntansi

Korelasi kesalahan dari laporan keuangan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh
kesalahan perhitungan(mathematical mistakes), kekeliruan atau kesalahan penggunaan fakta
yang timbul pada saat laporan keuangan dipersiapkan, tidak melibatkan standar konsistensi,
jika tidak ada unsure prinsip akuntansi atau penerapannya yang terkait di dalamnya. Oleh
karena itu, tidak perlu koreksi dalam laporannya.

PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia.  PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan.

Daftar PSAK untuk mempermudah dalam mengenali PSAK.

PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 1998)

PSAK 2 Laporan Arus Kas

PSAK 3 Laporan Keuangan Interim

PSAK 4 Laporan Keuangan Konsolidasi

PSAK 5 Pelaporan Segmen (Revisi 2000)

PSAK 6 Akuntansi dan Pelaporan Bagi Perusahaan dalam Tahap Pengembangan

PSAK 7 Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

PSAK 8 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

PSAK 9 Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek

PSAK 10 Transaksi dalam Mata Uang Asing

PSAK 11 Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

PSAK 12 Pelaporan Keuangan Mengenai Bagian Partisipasi dalam Pengendalian Bersama
Operasi dan Aset

PSAK 13 Akuntansi untuk Investasi

PSAK 14 Akuntansi Persediaan

PSAK 15 Akuntansi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi

PSAK 16 Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain

PSAK 17 Akuntansi Penyusutan

PSAK 18 Akuntansi Dana Pensiun

PSAK 19 Aktiva Tak Berwujud (Revisi 2000)

PSAK 20 Biaya Riset dan Pengembangan

PSAK 21 Akuntansi Ekuitas

PSAK 22 Akuntansi Penggabungan Usaha

PSAK 23 Akuntansi Pendapatan

PSAK 24 Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun

PSAK 25 Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan perubahaan Kebijakan Akuntansi

PSAK 26 Biaya Pinjaman (Revisi 1997)

PSAK 27 Akuntansi Perkoperasian (Revisi 1998)

PSAK 28 Akuntansi Asuransi Kerugian (Revisi 1996)

PSAK 29 Akuntansi Minyak dan Gas Bumi

PSAK 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

PSAK 31 Akuntansi Perbankan (Revisi 2000)

PSAK 32 Akuntansi Pengusahaan Hutan

PSAK 33 Akuntansi Pertambangan Umum

PSAK 34 Akuntansi Kontrak Konstruksi

PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi

PSAK 36 Akuntansi Asuransi Jiwa

PSAK 37 Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol

PSAK 38 Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

PSAK 39 Akuntansi Kerjasama Operasi (KSO)

PSAK 40 Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi

PSAK 41 Akuntansi Waran

PSAK 42 Akuntansi Perusahaan Efek

PSAK 43 Akuntansi Anjak Piutang

PSAK 44 Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat

PSAK 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba

PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan

SAK 47 Akuntansi Tanah

PSAK 48 Penurunan Nilai Aktiva

PSAK 49 Akuntansi Reksadana

PSAK 50 Akuntansi Investasi Efek Tertentu

PSAK 51 Akuntansi Kuasi Reorganisasi

PSAK 52 Akuntansi Mata Uang Pelaporan

PSAK 53 Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham

PSAK 54 Akuntansi Restrukturisasi Hutang Piutang Bermasalah

PSAK 55 Akuntansi Instrumen Derivatif  dan Aktivitas Lindung Nilai

PSAK 56 Akuntansi Laba Per Saham

PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontijensi

PSAK 58 Operasi Dalam Penghentian

PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah ( Sekarang dig anti PSAK 101 s.d. 106 )

PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

PSAK 102: Akuntansi Murabahah

PSAK 103: Akuntansi Salam

PSAK 104: Akuntansi Istishna’

PSAK 105: Akuntansi Mudharabah

PSAK 106: Akuntansi Musyarakah

 

BAB 2

2.1  PSAK No 47

Tanah sebagai aktiva tetap.

a) Akuntansi tanah pada prinsipnya mengikuti PSAK 16 tentang Aktiva Tetap. PSAK tersebut perlu dilengkapi PSAK ini.

b) PSAK ini berlaku bagi entitas komersial dan Nirlaba.Entitas akuntansi menggunakan tanah sebagai aktiva tetap, barang dagangan, bahan baku, investasi dan atau aktiva lain-lain. Entitas akuntansi yang menggunakan tanah sebagai aktiva tetap, terdiri dari berbagai jenis industri. Industri khusus yang diatur dalam PSAK tertentu mengikuti pula standar ini, sepanjang aktiva tetap

tanah belum diatur secara khusus.

c) Tanah dalam negeri adalah tanah yang berada di wilayah geografis Indonesia, terbagi menjadi tiga wilayah: yaitu wilayah kawasan berikat, wilayah yuridiksi negara perwakilan, dan wilayah pabean. Hukum pertanahan mengatur secara umum hak-hak atas tanah kedua wilayah tersebut, dan mengatur secara khusus wilayah berikat. Wilayah yuridiksi negara perwakilan terkait dengan

kantor perwakilan negara asing atau wilayah kedutaan.

d) Tanah luar negeri adalah tanah yang berada diluar wilayah Indonesia, berada pada wilayah hukum pertanahan lain diluar hukum pertanahan Indonesia. Substansi aktiva tetap tanah dalam kaidah

hukum tersebut adakalanya menyebabkan pencatatan manfaat ekonomik dari kepemilikan absolut dan penggunaannya kedalam kelompok aktiva tetap.

Hak atas tanah sebagai Beban Tangguhan.

Perolehan dan penguasaan atas tanah membutuhkan kelengkapan dokumen hukum. Biaya memperoleh kelengkapan dokumen hukum tersebut diakumulasi sebagai Beban Tangguhan. Hak kepemilikan tanah secara absolut dibatasi UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan demikian muncullah berbagai jenis hak atas tanah selain hak milik. Jika persyaratan UU dipenuhi oleh pemegang hak dan tanah tersebut tidak mempunyai peruntukan lain demi kepentingan umum, setelah perpanjangan waktu berakhir, masih dimungkinkan untuk memperbaharui hak atas tanah bukan hak milik tersebut. Berdasarkan jiwa UUD pasal 33 ayat (3), hak milikpun juga dapat dicabut untuk kepentingan umum.

PSAK ini mengatur akuntansi tanah sebagai aktiva tetap dan Beban Tangguhan untuk pengurusan legal hak atas tanah, sehingga tidak berkaitan dengan:

a) Tanah sebagai barang dagangan.

b) Tanah sebagai bahan baku produksi.

c) Tanah sebagai investasi properti (dalam pos investasi).

d) Tanah sebagai aktiva lain-lain.

e) Aktiva Tetap Tanah – Hak Sewa Guna Usaha.

Beban Tangguhan karena pengurusan legal Hak Atas Tanah adalah biaya untuk memperoleh semua hak yang diterbitkan oleh pemerintah berdasar peraturan perundang-undangan. Jenis hak, batasan hak dan

masa berlaku hak, tercantum secara eksplisit dalam dokumen hak tersebut. Hak milik tak mempunyai batasan waktu kepemilikan, sehingga tidak dapat dikelompokkan sebagai Beban Tangguhan, namun dikapitalisasi sebagai elemen biaya Perolehan Tanah. Hak jenis lain diluar sertifikat hak milik mempunyai batasan waktu berlaku, walaupun dapat diperpanjang dan atau diperbaharui. Berbeda dengan aktiva tak berwujud lain, Beban Tangguhan yang timbul karena perolehan hak atas tanah terkait erat pada keadaan fisik tanah.

Masa manfaat tanah adalah:

a) Jangka waktu penggunaan aktiva tanah yang diharapkan dapat dicapai, atau

b) Jangka waktu jumlah unit produksi yang diharapkan dapat dihasilkan oleh suatu aktiva tanah.

c) Masa berlakunya hak, bila hak tak dapat diperbaharui atau diperpanjang bila butir c lebih pendek dari butir a atau b.

Masa manfaat Beban Tangguhan karena perolehan Hak Atas Tanah, adalah masa manfaat tanah atau masa berlaku hak tak dapat diperpanjang atau diperbaharui mana yang lebih pendek.

Nilai wajar tanah adalah harga pasar bebas obyektif pada tanggal transaksi perolehan atau berdasar penilaian profesional yang berterima umum yang mana yang lebih handal.

Nilai wajar prasarana dan sarana adalah nilai pasar obyektif pada tanggal transaksi perolehan atau dasar penilaian profesional berterima umum yang mana yang lebih handal.

Tanah tidak disusutkan, kecuali:

a) Kondisi kualitas tanah tak layak lagi untuk digunakan dalam operasi utama entitas.

b) Sifat operasi utama meninggalkan tanah dan bangunan begitu saja apabila proyek selesai. Contoh aktiva tetap tanah dan bangunan di daerah terpencil. Dalam hal ini tanah disusutkan sesuai perkiraan panjang jadwal operasi utama atau proyek tersebut.

c) Prediksi manajemen atau kepastian bahwa perpanjangan atau pembaharuan hak kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

Apabila disusutkan, tanah disajikan berdasar nilai perolehan atau nilai terbawa lain sesuai revaluasi tanah atau PSAK tentang penurunan nilai aset, dikurangi akumulasi penyusutan.

2.2  KONVERGENSI IFRS Di INDONESIA

Seperti yang dijelaskan sebelumnyya, IFRS (International Financial Reporting
Standard) merupakan pedoman penyusunan laporaan keuangan yang diterima
secara global. Sejarah terbentuknya pun cukup panjang dari terbentuknya IASC/
IAFC, IASB, hingga menjadi IFRS seperti sekarang ini. Jika sebuah negara
menggunakan IFRS, berarti negara tersebut telah mengadopsi sistem pelaporan
keuangan yang berlaku secara global sehingga memungkinkan pasar dunia
mengerti tentang laporan keuangan perusahaan di negara tersebut berasal.

Indonesia pun akan mengadopsi IFRS secara penuh pada 2012 nanti, seperti
yang dilansir IAI pada peringatan HUT nya yang ke – 51. Dengan mengadopsi
penuh IFRS, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK tidak memerlukan
rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS.

Adopsi penuh IFRS diharapkan memberikan manfaat :
1. memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan menggunakan
SAK yang dikenal secara internasional
2. meningkatkan arus investasi global
3. menurunkan biaya modal melalui pasar modal global dan menciptakan
efisiensi penyusunan laporan keuangan

Strategi adopsi yang dilakukan untuk konvergensi ada dua macam, yaitu big
bang strategy dan gradual strategy. Big bang strategy mengadopsi penuh IFRS
sekaligus, tanpa melalui tahapan – tahapan tertentu. Strategi ini digunakan oleh
negara – negara maju. Sedangkan pada gradual strategy, adopsi IFRS dilakukan
secara bertahap. Strategi ini digunakan oleh negara – negara berkembang
seperti Indonesia.

Pada bulan Desember 2008, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mencanangkan konvergensi PSAK ke IFRS secara penuh pada tahun 2012. Sejak tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) melaksanakan program kerja terkait dengan proses konvergensi tersebut sampai dengan tahun 2011.

Ditargetkan bahwa pada tahun 2012, seluruh PSAK tidak memiliki beda material dengan IFRS yang berlaku per 1 Januari 2009. Setelah tahun 2012, PSAK akan di-update secara terus-menerus seiring adanya perubahan pada IFRS. Bukan hanya mengadopsi IFRS yang sudah terbit, DSAK-IAI juga bertekad untuk berperan aktif dalam pengembangan standar akuntansi dunia.

International Financial Reporting Standards (IFRS) memang merupakan kesepakatan global standar akuntansi yang didukung oleh banyak negara dan badan-badan internasional di dunia. Popularitas IFRS di tingkat global semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kesepakatan G-20 di Pittsburg pada tanggal 24-25 September 2009, misalnya, menyatakan bahwa otoritas yang mengawasi aturan akuntansi internasional harus meningkatkan standar global pada Juni 2011 untuk mengurangi kesenjangan aturan di antara negara-negara anggota G-20.

IFRS (International Financial Reporting Standard) merupakan pedoman penyusunan laporaan keuangan yang diterima secara global. Sejarah terbentuknya pun cukup panjang dari terbentuknya IASC/ IAFC, IASB, hingga menjadi IFRS seperti sekarang ini. Jika sebuah negara menggunakan IFRS, berarti negara tersebut telah mengadopsi sistem pelaporan keuangan yang berlaku secara global sehingga memungkinkan pasar dunia mengerti tentang laporan keuangan perusahaan di negara tersebut berasal.

Indonesia pun akan mengadopsi IFRS secara penuh pada 2012 nanti, seperti yang dilansir IAI pada peringatan HUT nya yang ke – 51. Dengan mengadopsi penuh IFRS, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS. Adopsi penuh IFRS diharapkan memberikan manfaat :

1. memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan menggunakan SAK yang dikenal
secara internasional

2. meningkatkan arus investasi global

3. menurunkan biaya modal melalui pasar modal global dan menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan
Strategi adopsi yang dilakukan untuk konvergensi ada dua macam, yaitu big bang strategy dan gradual strategy. Big bang strategy mengadopsi penuh IFRS sekaligus, tanpa melalui tahapan – tahapan tertentu. Strategi ini digunakan oleh negara – negara maju. Sedangkan pada gradual strategy, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap. Strategi ini digunakan oleh negara – negara berkembang seperti Indonesia.

PSAK akan dikonvergensikan secara penuh dengan IFRS melalui tiga tahapan, yaitu tahap adopsi, tahap persiapan akhir dan tahap implementasi.
Tahap adopsi dilakukan pada periode 2008-2011 meliputi aktivitas adopsi seluruh IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur, evaluasi terhadap PSAK yang berlaku. Pada 2009 proses adopsi IFRS/ IAS mencakup :

1. IFRS 2 Share-based payment

2. IFRS 3 Business combination

3. IFRS 4 Insurance contracts

4. IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations

5. IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources

6. IFRS 7 Financial instruments: disclosures

7. IFRS 8 Segment reporting

8. IAS 1 Presentation of financial statements

9. IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates

10. IAS 12 Income taxes

11. IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates

12. IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans

13. IAS 27 Consolidated and separate financial statements

14. IAS 28 Investments in associates

15. IAS 31 Interests in joint ventures

16. IAS 36 Impairment of assets

17. IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets

18. IAS 38 Intangible assets
Pada 2010 adopsi IFRS/ IAS mencakup :

1. IFRS 7 Statement of Cash Flows

2. IFRS20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

3. IFRS24 Related Party Disclosures

4. IFRS29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

5. IFRS33 Earnings per Share

6. IFRS34 Interim Financial Reporting

7. IFRS41 Agriculture

Sedangkan arah pengembangan konvergensi IFRS meliputi :

1. PSAK yang sama dengan IFRS akan direvisi, atau akan diterbitkan PSAK yang baru

2. PSAK yang tidak diatur dalam IFRS, maka akan dikembangkan

3. PSAK industri khusus akan dihapuskan

4. PSAK turunan dari UU tetap dipertahankan
Pada 2011 tahap persiapan akhir dilakukan dengan menyelesaikan seluruh infrastruktur yang diperlukan. Pada 2012 dilakukan penerapan pertama kali PSAK yang sudah mengadopsi IFRS. Namun, proses konvergensi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dampak yang ditimbulkan dari konvergensi ini akan sangat mempengaruhi semua kalangan, baik itu bidang bisnis maupun pendidikan.

Sesuai dengan roadmap konvergensi PSAK ke IFRS (International Financial Reporting Standart) maka saat ini Indonesia telah memasuki tahap persiapan akhir (2011) setelah sebelumnya melalui tahap adopsi (2008 – 2010). Hanya setahun saja IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menargetkan tahap persiapan akhir ini, karena setelah itu resmi per 1 Januari 2012 Indonesia menerapkan IFRS.

sasaran konvergensi PSAK ke IFRS yang direncanakan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI:

Tahap Adopsi
(2008 – 2010)
Tahap Persiapan Akhir
(2008 – 2010)
Tahap Implementasi
(2008 – 2010)
Adopsi seluruh IFRS ke PSAK Penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan Penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap
Persiapan infrastruktur yang diperlukan Penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS Evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif
Evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku

Jika kita bandingkan antara semua standar akuntansi yang dimiliki Indonesia dengan IFRS, dengan jelas kita temukan perbedan kuantitas sebagai berikut:

PSAK IFRS
43 Standards (PSAK)
8 Syari’ah Standard
11 Interpretation (ISAK)
4 Technical Bulletins
1 SAK ETAP (Entitas tanpa akuntanbilitas publik/UKM)
37 Standards
– 8 IFRS
– 29 IAS
27 Interpretation
16 IFRIC Interpretation
11 SIC

BAB 3

Sejak 2004, profesi akuntan di Indonesia telah melakukan harmonisasi antara
PSAK/Indonesian GAAP dan IFRS. Konvergensi IFRS diharapkan akan tercapai
pada 2012. Walaupun IFRS masih belum diterapkan secara penuh saat ini,
persiapan dan kesiapan untuk menyambutnya akan memberikan daya saing
tersendiri untuk entitas bisnis di Indonesia.
Dengan kesiapan adopsi IFRS sebagai standar akuntansi global yang tunggal,
perusahaan Indonesia akan siap dan mampu untuk bertransaksi, termasuk
merger dan akuisisi (M&A), lintasnegara. Tercatat sejumlah akuisisi lintas negara
telah terjadi di Indonesia, misalnya akuisisi Philip Morris terhadap Sampoerna
(Mei 2005), akuisisi Khazanah Bank terhadap Bank Lippo dan Bank Niaga
(Agustus 2005), ataupun UOB terhadap Buana (Juli 2005). Sebagaimana yang
dikatakan Thomas Friedman, “The World is Flat”, aktivitas M&A lintasnegara
bukanlah hal yang tidak lazim. Karena IFRS dimaksudkan sebagai standar
akuntansi tunggal global, kesiapan industri akuntansi Indonesia untuk
mengadopsi IFRS akan menjadi daya saing di tingkat global. Inilah keuntungan
dari mengadopsi IFRS.

Bagi pelaku bisnis pada umumnya, pertanyaan dan tantangan tradisionalnya:
apakah implementasi IFRS membutuhkan biaya yang besar? Belum apa-apa,
beberapa pihak sudah mengeluhkan besarnya investasi di bidang sistem
informasi dan teknologi informasi yang harus dipikul perusahaan untuk
mengikuti persyaratan yang diharuskan. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah
jelas, adopsi IFRS membutuhkan biaya, energi dan waktu yang tidak ringan,
tetapi biaya untuk tidak mengadopsinya akan jauh lebih signifikan. Komitmen
manajemen perusahaan Indonesia untuk mengadopsi IFRS merupakan syarat
mutlak untuk meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia di masa depan.

Sumber  :

http://acctbuzz.blogspot.com/search/label/IFRS

http://acctbuzz.blogspot.com/2009/08/proses-konvergensi-ifrs-2012-di.html

http://www.warsidi.com/2010/02/konvergensi-indonesia-ke-ifrs-apa-dan.html

http://akuntansibisnis.wordpress.com/2011/01/06/perkembangan-konvergensi-psak-ke-ifrs/