Pengakuan penghasilan : stelsel akrual dan stelsel kas

Untuk menentukan kapan penghasilan diterima atau diperoleh, Undang-Undang Perpajakan menunjuk kepada metode pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak berdasarkan akrual dan kas basis. Pendekatan akrual mengakui penghasilan pada saat diperoleh, pendekatan kas mengakui penghasilan pada saat diterima. Namun, stelsel kas murni tidak dapat sepenuhnya digunakan dalam penghitungan Pajak Penghasilan. Hal ini karena stelsel kas murni dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan penghasilan, artinya besar penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Untuk memakai stelsel kas dalam menghitung Pajak Penghasilan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

(1)   Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik tunai maupun bukan. Akibatnya penghitungan harga pokok penjualan harus menyertakan seluruh pembelian dan persediaan.

(2)   Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasikan, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.

(3)    Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten)

Dengan memperhatikan persyaratan tersebut, dapat dikatakan bahwa pemakaian stelsel dalam perpajakan adalah stelsel akrual dan stelsel campuran (stelsel kas dengan akrual). Sekalipun demikian, Wajib Pajak tetap dapat menggunakan pembukuan berdasarkan stelsel kas, asalkan ketika menghitung Penghasilan Kena Pajak syarat-syarat pemakaian stelsel kas dapat terpenuhi.

Dengan dikenalkannya pemajakan penghasilan berdasarkan pendekekatan final-bruto (gross-fiinal basis) atau sistem presumptive taxation atau final-flat tax system maka terdapat pengecualian metode akrual. Karena dikenakan atas penerimaan penghasilan bruto, terhadap beberapa kategori penghasilan atau sector usaha tampak diaplikasikan metode kas basis dalam pengakuan penghasilan. Tujuh kategori penghasilan itu sebagai berikut :

1)      Penghasilan dari pengalihan hak atas tanahdan atau banguna yang diperoleh perusahaan real estate yang dikenakan pajak penghasilan final 5% (rumah pada umumnya) atau 2% (rumah sederhana dan sangnat sederhana yang kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.506/KMK.04/1996 dibebaskan) dari penerimaan bruto.

2)      Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan yang berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, rumah toko, gudang dan industri yang dikenakan pajak final 6% untuk wajib pajak badan atau 10% untuk wajib pajak orang pribadi dari penerimaan bruto.

3)      Penghasilan bunga deposito/ tabungan dan diskonto sartifikat Bank Indonesia yang dikenakan pajak final 15% pada saat diterima.

4)      Penghasilan dari penjualan saham dan obligasi di bursa efek.

5)      Penghasilan perusahaan pelayaran yang dikenakan pajak final 1,2%(WPDN) dan 2,64% (WPLN).

6)      Penghasilan para penyalur rokok yang dikenakan pajak final 0,1% dari transaksi pembelian bruto.

7)      Penghasilan perusahaan yang melaukukan usaha dengan pola kerjasama dengan PT TELKOM dikenakan pajak final 5%

Selain aplikasi kas basis dalam pengakuan beberapa kategori penghasilan, dalam ketentuan pajak juga dikenal penngakuan penghasilan yang bersifat imputasi atau asumtif. Misalnya atribusi penghasilan berdasarkan ketentuan force of attraction atas cabang perusahaan luar negeri dan perwakilan  perusahaan luar negeri(yang dianggap berpenghasilan 1%  dari ekspor kantor pusatnya ke Indonesia), serta penghasilan deviden dari perusahaan luar negeri terkendali yang secara proposional yang diperoleh pada bulan ke tujuh pada tahun berikutnya setelah tahun pajak ynag bersangkutan.