1.sebutkan contoh penerapan moral bisnis dalam perusahaan ? minimal 3

*Pada tahun 1990 an, kasus yang masih mudah diingat yaitu Enron. Bahwa Enron adalah perusahaan yang sangat bagus dan pada saat itu perusahaan dapat menikmati booming industri energi dan saat itulah Enron sukses memasok enegrgi ke pangsa pasar yang bergitu besar dan memiliki jaringan yang luar biasa luas. Enron bahkan berhasil menyinergikan jalur transmisi energinya untuk jalur teknologi informasi. Dan data yang ada dari skilus bisnisnya, Enron memiliki profitabilitas yang cukup menggiurkan. Seiring dengan booming indutri energi, akhirnya memosisikan dirinya sebagai energy merchants dan bahkan Enron disebut sebagai ”spark spead” Cerita pada awalnya adalah anggota pasar yang baik, mengikuti peraturan yang ada dipasar dengan sebagaimana mestinya. Pada akhirnya Enron meninggalkan prestasi dan reputasinya baik tersebut, karena melakukan penipuan dan penyesatan.. Sebagai perusahaan  Amerika terbesar ke delapan, Enron kemudian kolaps pada tahun 2001.

*Gap Inc, mendapat Social reporting Award. Gap melporkan kinerja dan ketaatan 3.000 pabrik pemsok di 50 negara terhdap aturan yang tela ditetapkan.

*chroma Technology Corp. Meraih Living Economy Award,perusahaan yang menerapkan konsep kepemilikan karyawan, kebijakan upah yang pantas.

*Dell Inc, memperoleh Environmental Progress Award, menawarkan jasalayanan gratis untuk mendaur ulang komputer yang eprnah dipakai perusahaan pada setiap pembelian komputer baru.

*Cliff Car Inc, menyabet General Excellence Award atas komitmennya dan konsisten terhadap pelestarian lingkungan.

*King Arthur Flour, mencapai Social Legacy Award, kerena menyerahkan kepemilikan saham 100 persen.

2.contoh minimal 3 tentang pengendalian diri dan lain lain?

*Menghindari Sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi)

Jika pelaku sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi dan segala bentuk permainan curang dunia ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama bangsa dan negara.7. Mampu Menyatakan yang Benar itu Benar Artinya, kalau pelaku itu memang tidak wajar untuk menerima kredit (sebagai contoh) karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan “katabelece” dari “koneksi” serta melakukan “kongkalikong” dengan data yang salah. Juga jangan memaksa diri untuk mengadakan “kolusi” serta memberikan “komisi” kepada pihak yang terkait.

 

* Pengembangan Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility)

Pelakudisini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk “uang” dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya sebagai contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu terjadinya excess demand harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Jadi, keadaan excess demand pelaku harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya. Tanggung jawab sosial bisa bentuk kepedulian terhadap masyarakat di sekitarnya, terutama hal pendidikan, kesehatan, pemberian latihan keterampilan, dll.

 

* Menuangkan ke  Hukum Positif

Perlunya sebagian dituangkan suatu hukum positif yang menjadi Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dari tersebut, seperti “proteksi” terhadap pengusaha lemah. Kebutuhan tenaga dunia yang bermoral dan beretika saat sekarang ini sudah dirasakan dan sangat diharapkan semua pihak apalagi dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi dimuka bumi ini. Dengan adanya moral dan dunia serta kesadaran semua pihak untuk melaksanakannya, kita yakin jurang itu akan dapat diatasi.

 

3.jelaskan dan contoh penerapan 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh suatu profesi?

Secara umum pekerjaan dibidang teknologi informasi setidaknya terbagi dalam 4 kelompok :
1. Kelompok Pertama,mereka yang bergelut didunia perangkat lunak (Software), database maupun system aplikasi.

2. Kelompok Kedua, mereka yang bergelut dengan perangkat keras (Hardware)

3.Kelompok Ketiga,mereka yang berkecimpung dalam operasional system informasi.

4. Kelompok Keempat,mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi.
Mengingat pentingnya teknologi informasi bagi pembangunan bangsa maka pemerintah pun merasa perlu membuat standarisasi pekerjaan dibidang teknologi informasi bagi pegawainya. Institusi pemerintah telah mulai melakukan klasifikasi pekerjaan dalam bidang teknologi sejak 1992, bagaimanapun juga klasifikasi pekerjaan ini mungkin masih belum dapat mengakomodasi klasifikasi pekerjaan pada teknologi informasi secara umum. Terlebih lagi, deskrepsi tentang pekerjaan setiap klasifikasi pekerjaan masih kurang jelas dalam membedakan setiap sel pekerjaan.
Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dibidang teknologi informasi, disebut juga sebagai pranata komputer. Pranata komputer adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab serta hak membuat, merawat, dan mengembangkan system, dan atau sebagai pengolahan data dengan komputer.
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pranata computer ditetapkan oleh Menteri, Jaksa Agung Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nondepartemen dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan pranata computer harus memnuhi syarat-syarat sebagai berikut :

• Bekerja pada satuan organisasi instansi pemerintah dan bertugas pokok membuat, memelihara dan mengembangkan system dan atau program pengolahan data dengan computer.
•Berijasah serendah-rendahnya Sarjana Muda (S1) atau Diploma Tiga (D3).
•Memiliki pendidikan atau mempunyai pengalaman melakukan kegiatan dibidang computer.
• Memilioki pengetahuan atau pengalaman dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan bidang computer.
•Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik.
Sesuai tugas, tanggung jawab serta nilai-nilai profesionalisme yang harus dimiliki terdapat jenjang dan pangkat pranata computer. Untuk tetap berada pada jalur profesionalitas, pemerintah juga menetapkan bahwa pranata computer harus dapat mengumpulkan angka kredit minimal. Pembebasan dari jabatan pranata computer ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat pranata computer atau pejabat lain yang ditunjuknya.
Pejabat pranata computer diberhentikan dari jabatannya, apabila pejabat pranata computer yang telah dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksudkan dalam angka IX angka 2 huruf a. surat edaran bersama ini tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang diprsyaratkan dalam waktu 3 tahun setelah pembebasan sementara.

Selain itu, pejabat pranata computer juga dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan pemerintah No.30 Tahun 1980 dengan tingkat hukumandisiplin berat yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap.
Profesionalisme harus dipandang sebagai proses yang terus menerus. Dalam proses ini pendidikan prajabatan termasuk dalam penataran, pembinaan dari organisasi  dan tempat kerja, penghargaan masyarakat terhadap profesi, penegakan kode etik , sertifikasi, peningkatan kualitas pekerja, imbalan, dan sebagainya, secara bersama-sama menentukan pengembangan profesionalisme pekerja di bidang teknologi informasi.

Bidang teknologi informasi tergolong bidang baru dibandingkan dengan bidang-bidang pekerjaan lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya manusia dan tenaga kerja dibidang ini. Untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja tersebut perlu dilakukan langkah-langkah terpadu untuk mempersiapkan sumber daya manusia dibidang tersebut sejak dini. Apalagi Indonesia yang dikenal sebagai pengirim tenaga kerja ke luar negeri, memiliki potensi untuk mengirimkan tenaga kerja terlatih.
Beberapa hal yang dilakukan di Indonesia antara lain adalah membuka berbagai program pendidikan di bidang teknologi informasi, selain tingkat pendidikan formal, diperlukan juga kegiatan-kegiatan pendidikan nonformal seperti missal kursus-kursus bidang TI, sampai pada sertifikasi. Tetapi, pendidikan dalam bentuk training umumnya biayanya cukup mahal. Oleh karena itu dikembangkan paket-paket pelatihan yang terjangkau. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat diperlukan dalam rangka membantu proses pendidikan tersebut dari sisi pengurangan biaya pendidikan maupun penambahan fasilitas yang lebih memadai.

Sertifikasi merupakan salah satu cara untuk melakukan standarisasi sebuah profesi. Atau paling tidak, sertifikasi merupakan lambang dari sebuah profesionalisme.

Standarisasi dan sertifikasi dapatdilakukan oleh badan-badan resmi yang ditunjuk pemerintah atau dilakukan juga oleh industri secara langsung atau yang disebut vendor certification, memang industrilah yang lebih mengetahui kebutuhan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang sesuai untuk mereka.
Tujuan umum sebuah profesi adalah memnuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi, dengan orientasi kepada kepentingan public. Untuk mencapai tujuan tersebut kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebuah profesi yaitu kredibilitas,Profesionalisme,Kualitas jasa, dan Kepercayaan.

Di Indonesia sudah berdiri sebuah orgsanisasi profesi dibidang computer sejak tahun 1974 yang bernama IPKIN. Pada awal berdirinya IPKIN memang bukan merupakan organisasi. IPKIN saat itu merupakan singkatan dari Ikatan Pengguna Komputer Indonesia, yang beranggotakan para praktisi pengguna computer di Indonesia. Namun seiring perkembangannya, IPKIN berganti nama menjadi Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia (Indonesian Computer Sosiety – ICS).

Sumber tulisan ini :